Bogor, Jabarcyber.com – Menyusul robohnya jembatan Loji yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang, Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBPMR) untuk melakukan pendataan terhadap jembatan-jembatan di Jawa Barat yang telah melebihi usia konstruksi.
Hal ini memicu reaksi anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat agar pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi soal pendataan jembatan-jembatan tua tidak hanya omon-omon saja.
“Kalau saya sih baik-baik saja, kalau rencana itu berjalan, bagus, tapi kemudian tidak berjalan itu hanya sekedar janji-janji,”ucap Doni.
Legislator daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini justru mempertanyakan, dari mana anggaran yang akan dipakai oleh Pemprov Jabar jika memang ditemukan banyak jembatan yang harus diperbaiki.
“Pertanyaan saya sederhana, anggarannya dari mana, karena tidak kecil, berapa jembatan jumlah di Kabupaten Bogor saja, ini bukan permasalahan tahun ini saja, sudah berpuluh-puluh tahun lalu masalahnya, itu-itu saja, tapi sampai hari ini tidak selesai-selesai,” kata politisi PDIP ini.
Dirinya menilai, jika memakai APBD Jawa Barat bisa dipastikan tidak bakal bisa mengcover pemugaran jembatan-jembatan tua se-Jawa Barat.
“Menurut saya kecil kemungkinannya, kalau mau mengejar CSR Pusat memang DPR RI tidak advokasi kesitu ?, mereka yang lebih ngotot, tidak ada, paling kemungkinan kemudian misalnya ada perusahaan BUMN yang memang bidang usahanya ada di Jawa Barat, tapi bisa dihitung berapa, PTPN 8, kemudian Antam, kemudian apa lagi, seberapa besar mereka bisa membantu, tapi ketentuan CSR berlaku untuk sekitar wilayah bukan bisa seenaknya saja pindahkan kesana kemari CSR tidak bisa,” tandas Doni saat ditemui usai reses di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Selasa (04/03/2025).
