Bandung, Jabarcyber.com – Gubernur Jawa barat secara simbolis memberikan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk lima daerah. Yakni Kota Sukabumi 610 unit senilai (Rp10,6 miliar), Kabupaten Sukabumi 2.386 unit (Rp41 miliar), Cianjur 420 unit (Rp 7 miliar), Kabupaten Bogor 1.100 unit (Rp 19 miliar), dan Kota Bogor 1.000 unit (Rp 17 miliar), di Sukabumi, Sabtu (08/01/2022).
Pemda Provinsi Jawa Barat telah merenovasi 38.290 unit rumah tidak layak huni di 1.232 desa yang tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Anggaran yang telah digelontorkan untuk program rutilahu tersebut sebesar Rp670 miliar. Dalam pembangunannya total melibatkan 114.870 tenaga kerja.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan, anggaran program perbaikan rutilahu tahun 2021 tidak termasuk yang terkena refocusing untuk penanggulangan Covid-19. Dengan demikian program tersebut bisa terus berlangsung.
Namun sayangnya untuk tahun 2022 dapat dipastikan program Rutilahu Jawa barat mengalami total penurunan anggaran dan jumlah penerimanya.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa barat Mochamad Ichsan Maoluddin mengatakan bahwa anggaran program Rutilahu tahun 2022 hanya 550 miliar rupiah, berkurang 120 miliar rupiah dibanding tahun 2021.
“Kalau pembicaraan terakhir dengan Dinas Perkim Jawa barat bahwa Disperkim ini akan membangun ditahun 2022 itu adalah 9.406 unit dengan anggaran 20 juta, jadi tinggal dikalikan saja berapa, sekitar 550 miliar rupiah,” kata M Ichsan, Senin (10/01/2022).
Menurutnya program Rutilahu yang ada di Jawa Barat secara umum pengajuannya melebihi dari realitas yang di akomodir oleh dinas Perkim, jadi jika kemudian penerima bantuan itu angkanya menjadi lebih banyak tetapi jumlah penerima programnya berkurang cukup disayangkan.
“Tetapi kita lakukan itu adalah per unitnya naik menjadi 20 juta, jika seperti itu baru ada pertumbuhan bangunannya,” imbuh M Ichsan.
Data tetap yang diperoleh Komisi IV DPRD jabar dikomunikasi dari rapat mitra kerja dengan Dinas Perkim
“Kemarin terakhir itu angkanya dapatnya seperti itu, hanya saja memang Dinas Perkim ini juga dapat slot dari Pemerintahan Pusat, bahwa program Rutilahu itu akan mendapat supply anggaran, tapi kita belum tahu berapa karena kita mengusulkan ini, jika jumlahnya dikurangi dengan ditambahkan anggaran per unitnya rasanya tidak pas banget, karena sama saja 17 setengah tetapi unitnya lebih banyak, lalu nilainya tinggi tapi unitnya kurang,” tukas M Ichsan.
Jika anggaran perunitnya di naikan politisi PKS ini menilai hal tersebut lebih baik karena itu menjadi tolat ukur, karena tidak mungkin diturunkan yang ada itu tetap atau meningkat.
“Maka dari saya berharap akan sangat baik sekali jika Kementerian PUPR bisa mendorong program Rutilahu yang memang dicanangkan oleh Provinsi dalam setiap tahunnya,” tutup M Ichsan.