Bandung, Jabarcyber.com – Secara resmi Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar di Kantor BPK Jabar terkait kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021, di Kota Bandung, Kamis (30/12/2021) kemarin.
Khusus program pendidikan vokasi sendiri, Uu Ruzhan menyatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil-Wagub Uu Ruzhanul Ulum berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Hal itu bertujuan agar lulusan vokasi di Jabar mampu menjawab tantangan sekaligus perkembangan zaman.
“Karena vokasi yang menjadi skala prioritas. Yaitu pendidikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan,” kata Pak Uu.
Menanggapi kabar ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa barat Mochamad Ichsan Maoluddin dengan gamblang mengatakan bahwa balai pelatihan khusus pendidikan vokasi di Jawa barat itu masih sangat kurang.
“Vokasi itu dibangun karena kita mengimbangi dengan arus pemutusan hubungan kerja yang bertambah karena itu digagasnya kemarin juga waktu kunjungan dengan Disnakertrans Jawa Barat memang tidak sepenuhnya semua 27 Kota Kabupaten memiliki Vokasi atau BLK (Balai Latihan Kerja),” Ujar M Ichsan, Senin (03/01/2021).
Dirinya melihat dibeberapa kota yang mempunyai basis kawasan seperti Bekasi, Bandung, kemudian Purwakarta memang tidak bisa semua tercover, prinsip Pemerintah Daerah yang terpenting ada dahulu.
“Karena keberhasilan vokasi itu juga menjadi harapan kedepannya di tengah beberapa perusahaan kemudian gulung tikar dan memberhentikan karyawannya maka sebetulnya Pemerintah Daerah memang harus hadir bagaimana memperbanyak BLK yang ada di Kota Kabupaten di Jawa Barat,” tukas M Ichsan.
Sekarang ini menurut politisi PKS ini kondisinya masih terbatas disamping juga issue refocusing anggaran di Pemprov Jabar juga selalu dikaitkan dengan masalah itu.
“Sebetulnya harapan kita di DPRD juga adanya pendampingan atau dari Dewan-dewan kita yang ada di DPR RI yang memang Dapilnya Jawa Barat, kemarin PKS alhamdulillah sudah inisasi beberapa pilihan kerja yang menggandeng Komisi IX di DPR RI kita juga akan coba bersinergi dengan program tersebut.
Menurutnya, pembicaraan tersebut merupakan peluang hingga sekarang ini penganggaran DPR RI itu kansnya lebih luas ketimbang penganggaran di DPRD Jawa barat itu sendiri.
Hal tersebut dikarenakan mitra kerja Komisi IX DPR RI juga punya program BLK tersendiri maka secara kebetulan basisnya yang daerah pemilihannya masuk di Jawa Barat.
“Nanti dewan-dewan kita misalnya contoh PKS ada 13 anggota dewan dapilnya Jawa Barat yang teranggarkan ke DPR RI, kita akan coba sinergikan dengan program yang ada di DPR RI khususnya di Komisi IX,” imbuh M Ichsan.
Contoh teraktual apa yang dilakukan M Ichsan bersama DPRD Jawa barat dengan mengambil sampel di daerah pemilihannya yaitu Kabupaten Bogor, kemarin sempat ada pemetaan wilayah.
“Contoh misalnya di Kabupaten Bogor itu ada sampai 3 titik, misalnya di bekasi hanya saja memang pelaksanaannya juga harus ada pembicaraan intens, dibalik padatnya program-program yang ada jadi kita sinkronkan dengan programnya,” pungkas M Ichsan.