Bogor, Jabarcyber.com – Asep Saeful Hidayat Koordinator Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bogor melaporkan kegiatan progres coklit KPU Kabupaten Bogor dimana KPU Kabupaten Bogor menerima DP4 sebanyak Rp3.924.292 kemudian dari data yang diterima tersebut akhirnya Kabupaten Bogor melakukan pemetaan terhadap jumlah TPS yang ada hingga terpetakan sebanyak 7686 TPS.
“Untuk mengolah data sebanyak 3 juta 9 ratus sekian akhirnya kita membutuhkan petugas pantarlih sebanyak 14.548 yang mulai bekerja dari tanggal 24 Juni sampai akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2024,” ujarnya.
Dari kegiatan yang dilakukan kemudian koordinasi yang dilakukan dengan PPK dan PPS pada H min 2 Kabupaten Bogor sudah menuntaskan coklit sebesar 100 persen.
“Jadi target satu bulan pekerjaan pantarlih sudah dilakukan dengan baik, buktinya adalah dua hari sebelum tanggal 24 semua data yang dimintakan untuk dilakukan coklit sudah tersampaikan kepada kita melalui e-coklat dengan baik sebanyak 100%,” ungkap Asep.
“Bagaimana kondisi di lapangan atau beberapa kendala di lapangan yang dialami oleh teman-teman?, memang misal dipemilih yang berada di perumahan, di komplek-komplek yang susah ditemui dan pada waktu-waktu tertentu saja mereka hanya bisa datang atau hanya ada di rumah, hal-hal ini kemudian mereka melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan kewilayahan setempat misalnya dengan RT RW kemudian dengan jajaran kepala desa hingga teragendakan atau terfasilitasi komunikasi antara pantarlih dengan masyarakat yang ada di perumahan-perumahan,” sambungnya.
Begitu juga kendala-kendala yang masuk ke dalam kategori TMS yang meninggal, yang pindah datang, yang pindah keluar, misal hal-hal seperti itu harus dibuktikan dengan bukti secara administrasi kalau yang meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematiannya yang datang juga sama dari pihak desa hingga komunikasi-komunikasi informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan pantarluhi hubungannya dengan masalah pemilih yang masuk ke dalam kategori TMS dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak desa hingga pihak desa menerbitkan surat keterangan yang memastikan bahwa orang tersebut memang sudah tidak ada di wilayahnya.
“Hingga dengan demikian maka dilakukan tindakan oleh teman-teman pantarlih, kemudian juga dikomunikasi dengan teman-teman PPS. Jadi hal-hal yang demikian pada proses pelaksanaan kegiatan coklit dilakukan oleh teman-teman pantali ketika memang bukti secara administrasinya sudah dipenuhi dan bukti administrasi kelengkapan sebagai alat ukur atau tolak ukur melakukan tindakan TMS itu dikeluarkan oleh pihak terkait seperti halnya Kepala Desa,” imbuh Asep.
“Kemudian sekali lagi kami sampaikan Alhamdulillah H-2 berarti tanggal 22 bulan Juli pantarlih kabupaten Bogor mampu menuntaskan tugasnya hingga terpantau 100 persen terupdate di e-coklit atau terupdate di e-coklit,” tukasnya.
Bagaimana pola pengawasan yang dilakukan oleh KPU?, Kepala Desa Bogor, yang pertama kita membentuk Korwil semua komisioner disebar menjadi 5 kelompok dimana masing-masing komisioner akhirnya memantau atau melakukan koordinasi dengan 8 Kecamatan jadi semuanya dilakukan oleh teman-teman komisioner dan tim KPU Kabupaten Bogor yang melibatkan teman-teman sekertariatan, jadi tim KPU Kabupaten Bogor melakukan kunjungan atau supervisi kepada kecamatan-kecamatan yang ditugaskan.
Kemudian selain itu, di KPU Kabupaten Bogor juga membentuk layanan helpdesk jadi ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat kemudian juga ada kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman Pantalis, teman-teman PPS dan PPK tim helpdesk KPU Kabupaten Bogor selalu siap dengan membuka layanan zoom meeting jadi kendala-kendala yang dalam di lapangan langsung terkomunikasikan melalui zoom meeting dan juga disitu cara penanganan persoalan-persoalan di lapangan itu alhamdulillah selama ini mampu terselesaikan dengan baik dengan metode zoom meeting melalui helpdesk yang sudah kita siapkan.
“Teman-teman ketika turun ke lapangan juga melakukan evaluasi kinerja, ada kita pada waktu-waktu tertentu juga mengikuti bagaimana teman-teman Pantarlih melakukan pekerjaan, jadi kita menyaksikan bagaimana pola coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih untuk memastikan apakah ada prosedur yang salah yang dilakukan oleh teman-teman Pantalis dalam melakukan coklit atau tidak,” ucap Asep.
“Pantauan kami di lapangan alhamdulillah teman-teman melakukan pekerjaan coklit sesuai dengan yang diarahkan atau yang dibimtekan oleh kami ke teman-teman PPK dan juga dari teman-teman PPK teman-teman PPS dan dari teman-teman PPS yang selanjutnya ditindak lanjut kepada teman-teman pantarlih,” Asep melanjutkan.
Bagaimana memastikan profesionalisme yang dilakukan oleh teman-teman pantarlih di lapangan ketika coklit?, teman-teman itu di damping atau diawasi oleh PKD kemudian juga di Kecamatan juga sama, dilakukan pengawasan oleh teman-teman panwasan, jadi artinya koordinasi antara PPK dengan panwas kemudian PKS dengan PKD.
“Mudah-mudahan ini menjadi sarana yang efektif dalam konteks memastikan kerja-kerja pantarlih di lapangan berjalan dengan baik dan sampai saat ini begitu ada laporan dari teman-teman Bawaslu Panwasan, PKD kami terima langsung juga kami lakukan tindakan terhadap laporan yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu dan jajarannya,” kata Asep lagi.
“Dan Alhamdulillah sampai hari ini kendala-kendala di lapangan atau kondisi-kondisi atau informasi-informasi yang kita dapatkan, baik dari teman-teman Bawaslu dan jajarannya, maupun dari masyarakat ditindak lanjut dan mudah-mudahan kita menemukan jalan keluar terbaik untuk hal-hal apapun yang terjadi di lapangan di Kabupaten Bogor dan kami meyakini insya Allah petugas kami di lapangan baik Pantarlih, PPS dan DPK insyaallah sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan tupoksi yang diberikan oleh regulasi,” papar Asep.
“Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan di Kabupaten Bogor kami menyampaikan terima kasih banyak atas peran serta dari semua stakeholder hingga kami mampu menjalankan tugas coklit hingga 100% pada H-2,” pungkas Asep.
