BOGOR, Jabarcyber.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat, menyerap langsung aspirasi dari Ketua PGRI Cabang Kecamatan Citeureup yang juga Kepala SDN Lanbau 1, Achmad Ridwan, S.Pd, terkait minimnya sarana toilet sekolah serta kekurangan tenaga pengajar yang hingga kini masih menjadi persoalan di sekolah negeri.
Dalam dialog tersebut, Achmad Ridwan mengungkapkan bahwa SDN Lanbau 1 yang memiliki sekitar 400 siswa saat ini hanya memiliki dua unit toilet, kondisi yang dinilai jauh dari ideal untuk menunjang aktivitas belajar mengajar.
“Pertama sekolah kami membutuhkan bantuan toilet. Sekolah sebesar ini toiletnya hanya dua, jumlah siswa kami sekitar 400 murid. Harusnya satu kelas itu satu kamar mandi. Kami sudah mengusulkan melalui Musrenbang, kemudian lewat koding hingga kecamatan, tetapi belum juga terealisasi karena alasan tidak ada anggaran,” ujar Achmad Ridwan.
Selain persoalan fasilitas, ia juga menyampaikan bahwa sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar. Di sisi lain, sekolah tidak diperbolehkan lagi mengangkat guru honorer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kebutuhan guru tetap harus dipenuhi agar proses pembelajaran berjalan optimal. Saat ini SDN Lanbau 1 memiliki lima tenaga pengajar tambahan dengan honor sekitar Rp500 ribu per bulan, yang pembiayaannya diupayakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
“Kami membutuhkan guru tambahan. Untuk menggaji guru tambahan atau honorer dari dana BOS tidak diperbolehkan. Akhirnya kami berupaya mencari solusi agar tetap bisa menambah tenaga pengajar tanpa melanggar peraturan. Saat ini ada lima tenaga tambahan dengan honor sekitar Rp500 ribu per bulan,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Doni Maradona Hutabarat menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap dunia pendidikan, terutama kesejahteraan guru dan pemenuhan tenaga pendidik.
“Harusnya pemerintah memberi perhatian terhadap guru. Guru inilah yang menjadi dasar bagaimana kualitas sumber daya manusia dan masa depan anak-anak kita,” kata Doni saat ditemui di Citereup, Rabu (15/07/2026).
Ia menilai larangan pengangkatan guru honorer tidak boleh membuat sekolah kehilangan tenaga pendidik. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan solusi melalui kebijakan dan dukungan anggaran.
“Guru honorer memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Tetapi bagaimanapun sekolah tetap membutuhkan tenaga pengajar karena guru yang berada di bawah naungan pemerintah jumlahnya belum mencukupi. Pemerintah harus memprioritaskan tenaga pengajar dan menyiapkan anggaran khusus. Jika tidak, yang menjadi korban adalah anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Doni mengaku persoalan kekurangan guru bukan hanya terjadi di SDN Lanbau 1. Selama dua bulan terakhir dirinya berkeliling ke berbagai sekolah di Jawa Barat dan menemukan persoalan serupa hampir di seluruh jenjang pendidikan negeri.
“Saya sudah dua bulan berkeliling ke sekolah-sekolah. Ternyata persoalan kurangnya tenaga pengajar terjadi mulai dari SD, SMP hingga SMA negeri. Saya juga melihat masih ada persoalan ruang kelas baru dan kesejahteraan guru honorer yang sangat memprihatinkan. Kalau begini caranya, saya jelas akan bersuara,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi tersebut turut memengaruhi kualitas pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata agar kebutuhan guru dan sarana pendidikan dapat terpenuhi.
Selain mendorong penambahan tenaga pendidik, Doni juga menilai penambahan jumlah sekolah negeri di Jawa Barat menjadi kebutuhan mendesak agar persoalan daya tampung peserta didik tidak terus berulang.
“Penambahan sekolah negeri sangat perlu, khususnya di Jawa Barat, agar tidak terjadi kekisruhan lagi seperti pada proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) kemarin,” katanya.
Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang diterimanya, Doni menyatakan akan mendorong kebutuhan pembangunan toilet SDN Lanbau 1 melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Bogor agar dapat segera memperoleh solusi.
Di sisi lain, ia juga tengah menginvestigasi alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini yang mencapai sekitar Rp3 triliun. Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk belanja gaji guru dan kebutuhan lainnya, sedangkan sisa anggaran akan diperdalam penggunaannya untuk melihat peluang mendorong pembangunan fasilitas pendidikan seperti toilet sekolah maupun ruang kelas baru.
Menurut Doni, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, setiap persoalan yang menghambat kualitas layanan pendidikan harus segera mendapatkan perhatian dan solusi nyata demi masa depan generasi bangsa.
