Bogor, Jabarcyber.com – Anggota DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, mempertanyakan logika kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani kemelut jalur tambang di Parung Panjang. Ia menilai, keputusan Gubernur untuk menutup operasional tambang dan menggantinya dengan uang kompensasi kepada sekitar 19 ribu pekerja adalah langkah yang tidak efektif dan cenderung emosional.
”Persoalannya jelas: jalan rusak, debu menyebabkan ISPA, dan angka kecelakaan tinggi karena tonase besar di jalan rakyat. Solusinya adalah jalur tambang, bukan sekadar menutup operasional tambang lalu memberi uang tutup mulut,” ujar Doni dalam keterangannya di Bogor, Rabu (13/5).
Doni memaparkan hitung-hitungan sederhana. Jika pemerintah sanggup mengalokasikan dana kompensasi untuk belasan ribu pekerja, seharusnya dana tersebut bisa dikonsolidasikan untuk membangun jalur khusus tambang sepanjang 13 kilometer yang sudah lama mangkrak.
”Bayangkan jika ada 19 ribu orang dikali sekian juta rupiah, totalnya miliaran. Kenapa uang itu tidak digunakan untuk membangun jalan saja? Kalau jalur tambang jadi, warga tidak kena ISPA, kecelakaan berkurang, dan rakyat tetap bisa bekerja mencari nafkah secara berkelanjutan. Sayangnya soal pendataan pekerja tambang terdampak, mereka (Pemprov Jabar) amburadul,” tegasnya.
”Pemimpin itu hadir untuk semua pihak, bukan satu pihak saja. Jangan sampai masyarakat di satu sisi meninggal karena kecelakaan, tapi di sisi lain mati karena kelaparan akibat kehilangan pekerjaan. Saya tetap akan menagih janji yang sudah diucapkan kepada rakyat. Ini soal komitmen, bukan soal pusing atau tidak pusing,” tutup Doni.
